
Perppu Cipta Kerja Dalam Sektor Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mencabut dan menggantikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Langkah ini diambil pemerintah atas Putusan MK…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mencabut dan menggantikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Langkah ini diambil pemerintah atas Putusan MK…
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini telah…
Regulasi dalam bidang ekspor-impor telah mengalami berbagai perubahan, hal ini bertujuan untuk mendukung langkah pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perubahan yang utama terjadi pada…
Tata Kelola Perusahaan atau dikenal dengan Corporate Governance pada intinya membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders)…
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membatasi dan mengendalikan seluruh izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan di Indonesia telah diatur secara jelas…
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menyederhanakan proses…
Dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipersiapkan seperti laporan keuangan, laporan penanaman modal dan tentunya kewajiban perpajakan. Perlunya kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban…
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha berbadan hukum, di mana harta pribadi pemilik pengurus maupun pemegang saham tidak menyatu dengan harta perusahaan. Apabila PT mengalami…
Dalam menjalankan usaha, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha adalah memastikan transaksi bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal yang sering…
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), merek diartikan sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,…