Perizinan lingkungan hidup merupakan izin yang digunakan untuk pelaku usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa: Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Amdal merupakan kajian terkait…
Izin mendirikan Bangunan saat ini sudah tidak berlaku dan digantikan dengan ketentuan baru yang dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002…
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini telah diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menjunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan berusaha. Berdasarkan Pasal…
Regulasi dalam bidang ekspor-impor telah mengalami berbagai perubahan, hal ini bertujuan untuk mendukung langkah pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perubahan yang utama terjadi pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang salah satunya…
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menyederhanakan proses pengurusan perizinan berusaha. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elekronik…
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor indentitas pelaku usaha sebagai tanda bahwa pelaku usaha telah terdaftar dan dapat menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha mendapatkan NIB setelah memilih bidang usaha yang akan dijalankan yang ada pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia…
