Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mencabut dan menggantikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Langkah ini diambil pemerintah atas Putusan MK No.91/PUUXVII/2020 tanggal 25 November 2021 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ditetapkan inkonstitusional bersyarat karena…
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini telah diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menjunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan berusaha. Berdasarkan Pasal…
Regulasi dalam bidang ekspor-impor telah mengalami berbagai perubahan, hal ini bertujuan untuk mendukung langkah pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perubahan yang utama terjadi pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang salah satunya…
Tata Kelola Perusahaan atau dikenal dengan Corporate Governance pada intinya membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) diakomodir secara baik. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul…
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membatasi dan mengendalikan seluruh izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan di Indonesia telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009…
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menyederhanakan proses pengurusan perizinan berusaha. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elekronik…
Dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipersiapkan seperti laporan keuangan, laporan penanaman modal dan tentunya kewajiban perpajakan. Perlunya kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut agar perusahaan terhindar dari adanya masalah-masalah di kemudian hari. Banyak perusahaan-perusahaan hanya fokus terhadap…
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha berbadan hukum, di mana harta pribadi pemilik pengurus maupun pemegang saham tidak menyatu dengan harta perusahaan. Apabila PT mengalami kerugian atau memiliki utang, maka nilai kerugian atau utang yang ditanggung oleh pemilik PT hanya…
Dalam menjalankan usaha, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha adalah memastikan transaksi bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal yang sering menjadi masalah dalam suatu transaksi bisnis adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai pemenuhan hak dan kewajiban…
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), merek diartikan sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram,…
